Kasek SD Dipolisikan LKBH, PH Pemkab Tapteng: Salah Alamat

Pecat Guru Honorer

TAPTENG, bumantaranews.com – Beredar informasi di sebuah media online, seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tapanuli Tengah dilapor ke Polres Tapteng.

Kepala SDN 158353 Desa Beringin, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berinisial RS tersebut dilaporkan oleh LKBH Sumatera sesuai dengan bukti pelaporan Nomor: B/3138/IX/Res.1.24/2021/Reskrim, seperti yang tertera pada berita media online tersebut.

Dalam laporannya, RS dituding telah memecat seorang oknum guru honorer bernama Hemra Pasaribu secara sepihak, tanpa bukti dan alasan yang jelas.

Menanggapi laporan tersebut, Mulyadi, SH, MH selalu Penasihat Hukum Pemkab Tapteng mengatakan akan melakukan pendampingan hukum terhadap RS sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab Tapteng melindungi seluruh pegawai.

“Pemkab Tapteng akan memperjuangkan dan melindungi pegawainya. Pada prinsipnya kami sangat menghormati setiap upaya hukum dari semua pihak termasuk LKBH Sumatera untuk mencari dan mendapatkan keadilan hukum atas diri kliennya. Sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bukan saja terkait dengan alat bukti yang sah dan kuat, namun juga pilihan lembaga penegak hukum yang berwenang menanganinya,” kata Mulyadi dalam rilis berita yang diterima, Jumat (12/11/2021).

Diterangkannya, berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Ketua Umum LKBH Sumatera dalam pernyataannya di media online tersebut, pokok laporan yang disampaikan yakni terkait keberatan Hemra Pasaribu yang diberhentikan sebagai guru honorer di SDN 158353.

Seharusnya kata Mulyadi, Hemra mengajukan gugatan bukan ke polisi, melainkan ke Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji kewenangan dan alasan-alasan hukum pemecatan yang dilakukan RS selaku Kepala Sekolah terhadap dirinya.

“Berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka jelas bahwa permasalahan hukum yang dihadapi Hemra Pasaribu adalah permasalahan Hukum Administrasi Negara. Dan, oleh karena itu upaya hukum yang paling relevan untuk mendapatkan keadilan hukum adalah mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji terkait kewenangan dan alasan-alasan hukum pemecatan yang dilakukan kepala sekolah terhadap Hemra Pasaribu,” tukasnya.

Mulyadi mengaku sangat menyesalkan langkah hukum yang diambil LKBH Sumatera dalam memperjuangkan keadilan hukum terhadap kliennya.

“Kami sangat menyesalkan sekali atas Advis Hukum dan langkah hukum yang dilakukan LKBHS dalam memperjuangkan keadilan hukum kliennya, dengan mengambil langkah hukum yang kami duga sangat tidak tepat, menyesatkan dan bahkan salah alamat,” ungkap Mulyadi.

Harapannya, LKBH Sumatera benar-benar bertanggungjawab, berhati-hati serta cermat dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Perlu kami sarankan kepada saudara Ketua Umum LKBHS, agar saudara benar-benar bertanggung jawab, hati-hati dan cermat dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Agar masyarakat benar-benar mendapatkan pencerahan hukum bukan sebaliknya mendapatkan penyesatan hukum,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Mulyadi juga optimis kalau laporan LKBH Sumatera tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak Polres Tapteng. Mengingat, objek laporan yang disampaikan bukan merupakan delik laporan, melainkan sengketa.

“Kami meyakini penyelidik Polres Tapteng akan segera menghentikan proses Penyelidikan terhadap Laporan LKBHS tersebut, karena objek laporan diduga bukan merupakan delik pidana namun merupakan sengketa Administrasi Negara,” pungkasnya.

Parlaungan: Sah-sah saja

Menanggapi pernyataan penasehat Hukum Pemkab Tapteng, Mulyadi yang menyebut langkah hukum yang diambil LKBH Sumatera dalam memperjuangkan keadilan hukum kliennya Hemra Pasaribu yang diberhentikan sebagai guru Honorer, dengan melaporkan Kepala SDN 158353Desa Beringin, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berinisial RS ke Polres Tapteng tidak tepat, menyesatkan dan bahkan salah alamat, Ketua Umum LKBH Sumatera Parlaungan Silalahi menyebut hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh seorang Penasihat Hukum.

“Sah-sah saja, selaku kliennya,  untuk mempertahankan kepentingan hukum terhadap kliennya. Kita juga begitu, akan mempertahankan kepentingan hukum terhadap klien kita,” kata Parlaungan kepada wartawan melalui sambungan selular, Jumat (12/11/2021).

Namun menurut Parlaungan menjelaskan, ada beberapa poin yang perlu di perhatian dalam laporan yang mereka sampaikan ke Polres Tapteng. Diantaranya, tidak adanya alasan pemberhentian Hemra sebagai guru honorer.

“Di situ ‘kan, ada pembohongan terhadap pemecatan atau pemberhentian. Didalam surat pemberhentian itu, tidak disebutkan memperhatikan, menimbang dan memutuskan. Kemudian, di materi itu tidak ada poin tentang kesalahan guru honorer. Disitu disebutkan ada pelanggaran tentang prokes. Yang kedua, tidak mengakui sebagai kepala desa yang sah. Pertanyaannya, sejak kapan guru honorer ini tidak mengakui kepala desa yang sah. Kemudian masalah prokes, sejak kapan guru honorer ini melanggar prokes. Terkait pertemuan itu, guru honorer tidak berada ditempat pertemuan tersebut. Artinya, tidak ada dasar hukum pemberhentian ini,” terangnya. (ts)