Pergantian Pejabat, Sekda Simalungun: Sudah Sesuai Aturan

SIMALUNGUN, bumantaranews.com – Pergantian sejumlah pejabat Eselon II di Pemkab Simalungun beberapa waktu lalu dinilai telah mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku. Salah satunya, bupati-wakil bupati yang baru, Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi, mengganti pejabat setelah enam bulan pasca keduanya dilantik atau resmi menjabat.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun Esron Sinaga saat konferensi pers bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait kehadiran KASN untuk mengklarifikasi adanya indikasi ketidaksesuaian dalam proses pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Pemkab Simalungun, kemarin.

“Kami dari Pemkab Simalungun mengapresiasi kehadiran Bapak KASN dan rombongan untuk mendiskusikan solusi terbaik terkait kompetensi dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 8 orang yang dilantik,” sebutnya.
Dikatakan Esron, pihaknya memampukan diri mengimplementasikan terkait aturan berlaku, bahwa Pemkab Simalungun di dalam melaksanakan kompetensi melakukan tahapan sesuai UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Kedua No 1 Tahun 2015.

Di mana disebutkan, dilarang melakukan pergantian sebelum enam bulan menjabat dan harus ada persetujuan Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut, lanjutnya, sudah dilalui.

Esron juga menerangkan, Pemkab Simalungun telah menerbitkan SK panitia seleksi dan menyampaikan surat ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) perihal permohonan persetujuan job fit, dan Gubsu menyetujui melalui surat.

Selanjutnya, Kepala BKD melalui surat tertanggal 1 Oktober 2021 berkoordinasi dengan PT Dakona Karya Sukses serta menyurati Ketua KASN perihal rekomendasi. Lalu Pemkab Simalungun bekerja sama dengan PT Dakona. Sebagai tindak lanjutnya, Bupati Simalungun menyurati DPRD perihal jadwal pelaksanaan job fit untuk sinergitas kedua lembaga tersebut.

“Tanggal 21-22 Oktober job fit digelar di Ruang Harungguan Pemkab Simalungun,” sebut Esron.

Untuk menghasilkan pejabat yang bersih narkoba, selanjutnya dilakukan test urine dengan menyurati Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes, dan selanjutnya melakukan penilaian.

Kemudian, ketua panitia menyampaikan surat ke bupati perihal penyampaian hasil nilai dan Bupati menyampaikan surat ke Ketua KASN perihal penyampaian hasil job fit dan permohonan pelantikan.
Pelantikan delapan pejabat telah dilakukan 1 November 2021.

“Dengan apa yang sudah disampaikan, kami sudah mengikuti tahapan yang disarankan,” sebut Esron.

Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Kusen Kusdiana menyebutkan Pemkab Simalungun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam melakukan job fit.

“Untuk pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Pemkab Simalungun belum menerima jawaban dari KASN,” sebutnya, namun membenarkan pihaknya memberikan rekomendasi untuk dilakukan job fit.

Untuk ASN, dikatakan Kusen boleh dilakukan rotasi namun tidak untuk di-nonjobkan. “Ini kan ada 17 pejabat yang di-nonjobkan,” bilang Kusen.

Untuk melakukan pergantian jabatan, Kusen mengatakan, kepala daerah boleh melakukan pengisian pejabat untuk jabatan yang kosong, seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, melakukan penyalahgunaan narkoba, dan pensiun.

Kusen sendiri sempat bingung saat dicecar pertanyaan oleh wartawan.
“Kita mendapatkan informasi dari media sosial terkait adanya indikasi ketidak sesuaian dalam proses pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Simalungun,” katanya.

Saat ditanya siapa yang berhak melapor ke KASN terkait persoalan ASN, Kusen mengatakan bukan hanya ASN. Namun setiap warga negara Indonesia bisa melaporkan.

Terkait siapa yang melaporkan soal pelantikan pejabat Pemkab Simalungun, Kusen yang awalnya mengaku mendapat informasi dari media sosial, akhirnya mengaku ada pejabat yang di-nonjobkan, melapor ke KASN.

“Ada sepuluh pejabat nonjob yang mengadukan, eh di atas sepuluh orang. Ada 17 orang, eh 19 orang,” katanya.

Kusen mengaku dirinya akan melakukan klarifikasi kepada pejabat yang di-nonjobkan dan melakukan mediasi antara pejabat tersebut dengan Pemkab Simalungun. Terkait pejabat yang tidak hadir, Kusen mengatakan bukan kewenangan pihaknya untuk mengundang, melainkan kewenangan Pemkab Simalungun.

Kusen yang dicecar pertanyaan terkait hasil klarifikasi yang dilakukannya, hanya mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan KASN.

Namun saat disebutkan bahwa KASN akan menerbitkan rekomendasi kepada Pemkab Simalungun untuk mengembalikan pejabat yang nonjob, telah tersebar di media sosial, Kusen tambah bingung.

“Itu kan keahlian kalian mencari informasi,” kata Kusen, seraya membantah adanya dugaan setingan ataupun sponsor terkait kehadirannya di Kabupaten Simalungun. (rel)