Penertiban KJA di Danau Toba, Masyarakat Wajib Tetap Dapat Penghasilan

SIMALUNGUN, bumantaranews.com – Kebijakan penertiban keramba jaring apung di perairan Danau Toba, harus melalui kajian tuntas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sebab keberadaan keramba jaring apung melibatkan banyak orang dan menyerap ribuan tenaga kerja, baik milik masyarakat maupun perusahaan.

Demikian dikatakan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) daerah pemilihan Siantar-Simalungun, Gusmiyadi.

“Putaran uang dari hasil budidaya perikanan di perairan Danau Toba mencapai Rp3 triliun lebih per tahunnya. Sehingga penting sekali pemerintah melakukan kajian yang tuntas. Kajian yang dimaksud adalah termasuk upaya untuk melakukan semacam proyeksi jika kemudian kebijakan itu betul-betul diambil. Hal itu sangat perlu dilakukan karena menyangkut masa depan mereka yang akan kehilangan mata pencariannya,” kata Gusmiyadi, yang duduk di Komisi B DPRD Sumut, Sabtu (20/11).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sepanjang kajian mendalam belum dilakukan, maka kebijakan penertiban keramba dinilai kurang tepat.

“Kita tidak bisa bermain-main dengan hajat hidup orang banyak dan nasib ribuan orang yang mungkin bergantung dengan keramba jaring apung. Pemerintah juga harus mampu mengelaborasi dan harus juga memberikan opsi kemungkinan kegiatan keramba jaring apung itu pada skala tertentu dan dijadikan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata sehingga potensi konflik bisa dikurangi,” terangnya.

Gusmiyadi manambahkan, di beberapa tempat ia menemukan warga tidak punya lahan yang bisa dioptimalkan untuk pertanian.

“Mereka hanya punya potensi air yang ada di Danau Toba, sehingga ini bukan persoalan mudah untuk mengalihfungsikan mereka menjadi petani di luar dari pembudidaya ikan,” tukasnya.

Masih kata Gusmiyadi, pihaknya juga menemukan di beberapa titik di Danau Toba terjadi kegiatan penambangan liar galian C.

“Kita tentu tidak ingin, satu sisi kita berusaha untuk menekan keramba jaring apung yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka tidak bisa untuk bertani, kemudian kegiatan pariwisata juga belum diintensifkan buat mereka. Maka tentu kita khawatir mereka bisa menjadi penggali tambang liar,” katanya lagi.

Selagi pemerintah belum melakukan kajian yang tuntas, termasuk untuk cara pengalihan profesi, lanjutnya, maka pemerintah harus berhati-hati menetapkan kebijakan. Pemerintah, sambungnya, harus memastikan masyarakat pemilik keramba tetap mendapat penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-harinya.

T Sinaga, salah seorang pemilik keramba di Dusun Bontean, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, mengaku resah dengan informasi penertiban keramba dari perairan Danau Toba.

Ia mengaku, informasi penertiban keramba dari perairan Danau Toba sudah lama terdengar.

“Tapi kami masih tetap bertahan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan anak sekolah. Jika keramba ditertibkan, kami yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya ikan mau makan apa? Kalau kami mau bercocok tanam, lahan juga tidak ada, karena kami tinggal di bawah perbukitan,” ujarnya.

Sinaga mengatakan, pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Danau Toba sampai saat ini tidak begitu berpengaruh kepada kehidupan mereka dan keluarga. Sebab kawasan tempat tinggal mereka tidak bisa dilalui kendaraan roda dua, apalagi roda empat.

“Jadi kalau mau ditertibkan, sebaiknya Keramba Jaring Apung yang berdekatan dengan tempat wisata. Kami mohon pemerintah berpihak kepada masyarakat yang jauh dari tempat wisata. Kami hanya bisa mencari nafkah dari budidaya perikanan,” tandasnya. (rel)