Hakim Sentil Marahalim Harahap: Bapak Enak Sendiri

MEDAN, bumantaranews.com – Mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Marahalim Harahap jadi saksi dalam sidang dugaan korupsi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, dengan terdakwa Mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) dua periode H Wildan Aswan Tanjung di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/11/2021).

Dalam kesaksiannya, Marahalim yang juga terdakwa (sudah divonis) dalam kasus tersebut, mengaku turut menerima pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan dengan jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya.

“Tahun 2013 dapat sekitar Rp100 juta, tahun 2014 Rp30 juta, dan tahun berikutnya kalau tidak salah Rp140 juta pak,” katanya menjawab pertanyaan hakim Ketua Saut Maruli.

Mendengar hal tersebut Hakim ketua lantas menanyakan apakah petugas lapangan yang melakukan pemungutan pajak ikut menerima uang tersebut, Marahalim menjawab tidak.

“Kenapa kades-kades yang ngutip malahan yang nggak dapat? Kalau namanya insentif harusnya mereka dong yang dapat bukan saudara yang nggak mengutip, bagaimana ini, Bapak enak sendiri dari keringat orang,” cetus Hakim ketua.

Sebelumnya, saksi menjelaskan bahwa uang PBB Sektor Perkebunan tersebut dibagi-bagikan ke para pejabat Labusel termasuk terdakwa Wildan hingga staf dan honorer dinas pendapatan Labusel.

“Kita bagi jadi dua kelompok uangnya 70 persen untuk insentif dan 30 persen lagi untuk operasional,” bebernya.

Dalam sidang tersebut, Marahalim juga membeberkan bahwa ia telah divonis bersalah dalam perkara ini dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

“Saat ini sedang melakukan upaya Kasasi pak,” katanya menjawab pertanyaan Hakim Ketua.

Usai mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim menunda sidang pekan depan dengan agenda masih mendengar keterangan saksi-saksi.

Sebelumnya dalam dakwaan Jaksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robertson Pakpahan menyebutkan Mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) dua periode H Wildan Aswan Tanjung, korupsikan uang biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan dari pemerintah pusat hinggga rugikan negara sebesar Rp 1.966.683.208.

Dikatakan jaksa, bahwa uang insentif pemungutan PBB tersebut digunakan terdakwa bersama sejumlah stafnya sebagai tambahan penghasilan.
Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2013 hingga 2015, saat Pemkab Labusel menerima biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari pemerintah pusat yang nilai per tahunnya miliaran rupiah.

Namun, kata Jaksa biaya Pemungutan PBB dari sektor Perkebunan tahun anggaran 2013 hingga 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labusel tersebut, ternyata oleh terdakwa H Wildan Aswan selaku bupati, bersama dengan Marahalim Harahap dan Salatielo Laoli telah digunakan secara melawan hukum yaitu untuk memperkaya diri.

“Pada tanggal 23 Mei 2013 terdakwa H Wildan Aswan Tanjung selaku Bupati Labuhanbatu Selatan bersepakat menggunakan dana insentif PBB sektor Perkebunan yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut bersama dengan saksi Marahalim Harahap dan saksi Salatieli Laoli seebagai tambahan penghasilan,” kata Jaksa dalam sidang Pengadilan Tipikor Medan, Senin (11/10/2021).

Padahal menurut JPU, mereka mengetahui bahwa Pemkab Labusel tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima atau menggunakan dana insentif sebagai tambahan penghasilan, dikarenakan kegiatan pemungutan PBB Sektor Perkebunan adalah tugas dan kewenangan dari pemerintah Pusat dalam hal ini direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian, lanjut JPU, untuk melaksanakan keinginan menggunakan dana insentif PBB sektor Perkebunan sebagai tambahan penghasilan, terdakwa H Wildan Aswan Tanjung menandatangani Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/1165/BKD/II/2013 yang mengangkat terdakwa Marahalim Harahap sebagai Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labusel.

Dalam peraturan Bupati tersebut, dijelaskan tentang penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan PBB, menyebutkan pembagian biaya insentif pemungutan Pajak PBB untuk sektor Perkebunan dan Perhutanan ada bagian bupati sebesar 25 persen, wakil bupati 15 persen, sekda 15 persen dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 45 persen.

“Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan defenisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Sementara, daerah tidak memiliki peran dan tidak ada melakukan pemungutan Pajak PBB sektor Perkebunan,” kata JPU.

Namun oleh terdakwa bersama rekannya, tetap memanfaatkan biaya pemungutan Pajak PBB dari sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif kepada pejabat daerah Kabupaten Labusel dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labusel.

Sama halnya dengan anggaran 2014 dan 2015, hanya saja jumlah persen tiap penerima ada yang mengalami perubahan.

Akibatnya, kata Jaksa terdakwa, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau sebesar Rp 1.966.683.208,00.
“Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” urai JPU.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (int)