APBD 2022 Simalungun Rp2,4 Triliun

RAYA, bumantaranews.com – Dalam rapat paripurna DPRD Simalungun, seluruh fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 untuk dijadikan Perda APBD Tahun 2021.

Rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani didampingi wakil ketua yaitu Samrin Girsang, Elias Barus, dan Sastra Joyo Sirait serta dihadiri anggota DPRD Simalungun, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Simalungun, Selasa (30/11).

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga diwakili Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi. Hadir juga Sekda Simalungun Esron Sinaga, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun, Dirut RSUD Tuan Rondahaim, mewakili Dirut PDAM Tirtalihou, dan mewakili RSUD Perdagangan.

Fraksi-fraksi DPRD Simalungun yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Lindung Samosir, Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya Junita Veronika Munthe, Fraksi Partai Demokrat Bersatu melalui juru bicaranya Walpiden Tampubolon.
Selanjutnya Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Juarsa Siagian, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Bernard Damanik, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Esron Simbolon, Fraksi Perindo melalui juru bicaranya Sariadi Saragih dan Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Salbin Damanik.

R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 yang diterima dan disetujui oleh anggota DPRD Simalungun terdiri atas Pendapatan Rp2.404.665.340.000, Belanja Daerah Rp2.399.000.000.000, dan Surplus Rp5.300.000.000.

Dalam rapat itu juga dilakukan penandatanganan berita acara atas persetujuan anggota DPRD Simalungun tentang Ranperda R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 oleh Bupati diwakili Wakil Bupati Simalungun dan Ketua DPRD bersama para wakil ketua.

Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi menyampaikan, pembahasan R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 telah dilaksanakan melalui tahapan rapat-rapat DPRD, yang dimulai tanggal 2 sampai 30 November 2021, serta berjalan lancar.

Menurut Radiapoh dalam sambutan tertulisnya, untuk kesempurnaan dan penajaman skala prioritas atas program dan kegiatan dalam R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 yang diajukan eksekutif sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Simalungun yang telah menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik, baik melalui pemandangan umum, penyampaian pendapat badan anggaran. maupun melalui pendapat akhir fraksi-fraksi yang baru saja disampaikan,” kata Zonny.

Radiapoh berharap APBD dapat dijalankan oleh eksekutif dengan baik sesuai kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, efektif, efisien, dan akuntable. Dengan demikian sasaran-sasaran kegiatan mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik rakyat harus sejahtera.

Atas disetujuinya R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022, Zonny mengatakan, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Simalungun.

Anggaran Pendapatan Naik Rp500 M

Tahun 2022 APBD Simalungun dianggarkan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp500 miliar dari tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, menerangkan peningkatan pendapatan itu dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan potensi yang ada.

Selain itu, jika di tahun sebelumnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hanya ditampung selama 6 bulan, di tahun 2022 ditampung selama 12 bulan.

Timbul menilai hal tersebut berkat kebijakan politik dan kemampuan kepala daerah serta perangkatnya dalam mengelola anggaran.
Di tahun 2022, sambung Timbul, selain belanja tetap (pegawai), belanja daerah lebih didominasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“TPP yang dianggarkan untuk pegawai tersebut diharapkan dapat memicu semangat dan peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat,” terang Timbul.

Timbul selaku Ketua DPRD Simalungun menyampaikan harapannya pada Bupati Simalungun.

“Bupati harus melakukan pengawasan maksimal melalui dinas-dinas terkait. TPP sudah ditampung 12 bulan, harus ada peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat. Terus berinovasi dalam melihat potensi yang ada,” sebutnya.

Banjir Masukan dari Fraksi

Selain menyetujui R-APBD Tahun Anggara 2022, Fraksi DPRD Simalungun menyampaikan banyak masukan, di antaranya; Pemkab Simalungun melalui Inspektorat untuk mengawasi pelaksanaan Dana Desa di Nagori dengan mengawasi langsung, Pemkab Simalungun juga diminta untuk menginventaris aset bergerak maupun non bergerak. Masukan juga disampaikan terkait pelaksanaan Pilpanag 2022 agar mengajukan anggarannya pada P-APBD 2022, atau menggunakan sharing dana desa jika memungkinkan.

Masukan juga disampaikan kepada Dinas Pertanian dan PSDA untuk bersinergi membangun jalan usaha tani, penertiban penyaluran pupuk bersubsidi, pembinaan pangulu untuk menyiapkan SPJ dana desa, pembinaan kepala sekolah, Dinas Sosial diminta untuk tidak mengurangi penerima bantuan BPJS dan KIS kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jika memang dikurangi, segera disampaikan kepada yang bersangkutan .

Pemkab Simalungun juga diminta segera membelanjakan 10 alat mesin cetak e-KTP untuk 10 kecamatan. Menanggulangi kerusakan jalan, Pemkab Simalungun untuk bersinergi dengan pemerintah atasan dan pihak lain untuk memastikan jalan rusak segera teratasi. (esa/rel)