PPKM Diperpanjang 17 Hari

JAKARTA, bumantaranews.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 luar Jawa-Bali diperpanjang selama 17 hari ke depan. Pada periode PPKM kali ini, sebanyak 129 kabupaten/kota berada di level 1. Angka ini meningkat dibandingkan periode PPKM yang lalu, yakni 51 kabupaten/kota.

“Khusus luar Jawa-Bali akan ada perpanjangan PPKM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2021,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Senin (6/12).

Pada periode PPKM kali ini, sebanyak 129 kabupaten/kota berada di level 1. Angka ini meningkat dibandingkan periode PPKM yang lalu, yakni 51 kabupaten/kota.

Kemudian, 193 kabupaten/kota berada di level 2, meningkat dari angka 175 kabupaten/kota. Sementara, yang berada di level 3 turun dari 160 menjadi 64 kabupaten/kota. “Dan level 4 nol kabupaten/kota,” ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan, meski rata-rata vaksinasi nasional dosis pertama sudah mencapai 68,42 persen dan dosis kedua 47,55 persen, masih ada sejumlah daerah di luar Jawa-Bali yang angka vaksinasinya rendah.
Setidaknya, terdapat 9 provinsi luar Jawa-Bali yang vaksinnya kurang dari 50 persen yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.

Airlangga mengklaim, situasi pandemi virus corona di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Kasus aktif Covid-19 nasional pada 5 Desember 2021 mencapai 7.526 kasus atau 0,18 persen. Angka ini di bawah rata-rata global yaitu 7,91 persen.

Kasus Covid-19 harian saat ini mencapai 196 kasus, di Jawa-Bali 134 kasus dan luar Jawa-Bali 45 kasus. “Kasus turun 98 persen, kasus kematiannya sebesar 3,12 (persen) dan tingkat kesembuhannya 96,59 persen,” kata Airlangga.

Tolak Perpanjangan PPKM

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara soal hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut mayoritas responden kurang dan tidak setuju PPKM diperpanjang. Faldo menilai respons tersebut wajar. Bahkan, pemerintah sendiri sejatinya tak ingin terus-menerus memperpanjang PPKM.

“Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya,” kata Faldo melalui pesan singkat, Senin (6/12).

Menurut Faldo, pemerintah memahami beratnya beban ekonomi masyarakat bawah yang terdampak PPKM. Namun demikian, kebijakan itu tetap dibutuhkan untuk bertahan menghadapi pandemi. Oleh karenanya, perpanjangan PPKM menjadi pilihan yang harus diambil.

“Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham,” ujar Faldo.

Secara umum, Faldo menilai, hasil survei Indikator Politik Indonesia patut disyukuri. Langkah yang diambil pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penanganan pandemi, diklaim sudah tepat. Seluruh jajaran pun telah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang berpartisipasi. “Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada,” kata dia.

Kendati demikian, kata Faldo, pemerintah memahami kebijakan pemerintah masih menimbulkan berbagai kritik. Namun, ia memastikan kritik tersebut terbuka dan bakal dijawab dengan penuh tanggung jawab. “Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik,” kata Faldo.

“Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik,” tuturnya.

Untuk diketahui, hasil survei Indikator yang dilakukan 2-6 November 2021 menunjukkan 35 persen responden kurang setuju PPKM diperpanjang. Kemudian, 29,3 persen responden menyatakan tak setuju sama sekali.
Hanya 2,1 persen responden yang sangat setuju dan 28,8 persen responden yang setuju PPKM dilanjutkan. Survei yang sama menemukan kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan. Bahkan menunkukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden tertinggi selama pandemi Covid-19. Dibandingkan Juli 2021, tingkat kepuasan itu naik 13 persen. (net)