Pantarlih, Ujung Tombak Penentu Hak Konstitusional Warga

Oleh: Muhammad Syafii Sitorus

Wujud dari penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis adalah terdaftarnya warga negara sebagai pemilih tanpa diskriminasi. Hal tersebut merupakan salahsatu prinsip maupun prasyarat dalam praktik demokrasi seutuhnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara berdasarkan amanat UUD 1945, memiliki otoritas penuh dalam menjamin terdaftarnya pemilih tanpa diskriminasi, serta memberi akses kepada pemilih untuk mengetahui data dirinya dan memperbaiki data dirinya apabila ada perubahan secara mudah.

Oleh sebab itu, salah satu tahapan krusial dan penting bagi terselenggaranya Pemilihan Umum adalah Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Untuk Itu, KPU melalui PPS membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau biasa disebut Coklit.

Pantarlih dan Coklit

Tahapan-tahapan pemilu sudah berlangsung, berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 kini saatnya melakukan coklit-pencocokan dan penelitan-data pemilih. Tahapan krusial ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dipegang KPU sama dengan data ril yang ada di lapangan sehingga tersaji data yang valid dan berkualitas. Untuk Pemilihan Umum 2024 KPU Labuhanbatu Utara telah merekrut 1303 Pantarlih yang tersebar di 90 desa dan 8 Kelurahan.

Pantarlih merupakan petugas yang dibentuk oleh PPS di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Tugas Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung atau door to door untuk memastikan hak konstitusional warga Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memenuhi syarat terpenuhi.

Sesuai slogan yang gaungkan KPU, yaitu KPU Melayani. Nah, tugas Pantarlih ini pun merupakan wujud KPU melayani warga negara dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam menggunakan hak pilihnya. Kinerja Pantarlih cukup berat, dengan waktu yang cukup singkat dituntut untuk mampu menghimpun semua data yang ada di wilayah kerjanya.

Tak ayal, muncul tantangan maupun hambatan saat melakukan tugas. Mulai warga yang tidak berada di rumah, warga yang tidak bersedia untuk diminta data-datanya, wilayah kerja yang terjal (di daerah pegunungan/pedalaman) dan tentunya masih banyak tantangan lainnya. Pun begitu, kinerja Pantarlih dituntut sempurna, sebagai ujung tombak KPU dalam pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih.

Dalam melaksanakan tugasnya Pantarlih harus sesuai dengan regulasi yang ada serta wajib berpedoman pada prinsip-prinsip; akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Untuk memastikan bahwa pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, sehingga menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara.

Di samping itu kegiatan Coklit harus terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja, sehingga menghasilkan Daftar Pemilih yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan Pantarlih yang mampu melakukan koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan yakni kepala dusun atau kepala lingkungan dan tentu saja dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sehingga tidak adanya warga yang tidak dikunjungi.

Bagaimana Pantarlih bekerja? Dalam melaksanakan tugasnya Pantarlih harus mudah dikenali, sehingga warga tidak sungkan/menolak pada saat dikunjungi. Selain berasal dari warga setempat, saat bertugas harus dilengkapi dengan atribut yang mudah dikenali serta surat tugas pastinya sehingga petugas memiliki rasa aman pada saat bertugas.

Harus diketahui, bahwa Pantarlih bekerja dengan cara mendatangi rumah Pemilih door to door antara tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Perlu penekanan melakukan coklit dari rumah ke rumah bukan mencoklit dari rumah.

Bukan berarti karena petugas merupakan orang setempat dan pemilih yang diteliti pun dikenali maka petugas cukup melakukan coklit dari warung kopi atau bahwan dari tempat tidurnya sambil rebahan. Karena prinsip akurasi bisa tercapai jika perkerjaan dapat dilakukan dengan benar. Karena jika salah, risiko yang timbul adalah adanya warga negara yang tidak terpenuhi hak konstitusinya pada saat pemilihan umum.

Untuk itu dibutuhkan kerja yang benar dari Pantarlih dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) harus mengawasi kerja Pantarlih sehingga kualitas daftar pemilih yang valid.

Penulis adalah Wakil Sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara