Catatan Kritis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Agraria di Bawah Kepemimpinan Eramas

Oleh: Fuad Ginting S.Sos.,M.IP

Sumber daya alam dan agraria yang dimiliki oleh negara Indonesia merupakan potensi kekayaan alam yang harus dikelola, dimanfaatkan, serta dilestarikan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi kekayaan hutan dan sumber daya alam yang cukup besar. Akan tetapi polemik dan pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Utara sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang terus berkelit-kelindan.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab konflik agraria di kawasan hutan Sumatera Utara adalah adanya ekspansi skala besar yang dilakukan oleh industri ekstraktif maupun pengembangan bisnis perkebunan di kawasan hutan serta masifnya pengembangan Proyek Strategis Nasional yang menjadikan kawasan hutan sebagai objek yang kerap sekali dikorbankan.

Di dalam kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara periode ERAMAS (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) komitmen Gubernur Sumatera Utara sangat paradoks dari misi politik yang disampaikan ketika kampanye, dimana disampaikan akan memprioritaskan redistribusi lahan dan mempermudah perizinan akses kelola terhadap sumber daya alam untuk menjawab ketimpangan struktur agraria yang terjadi di Sumatera Utara.

Hal tersebut dapat dilihat dari sulitnya akses masyarakat dalam memperoleh perizinan tentang pengelolaan sumber daya alam seperti (Tanah Objek Reforma Agraria, Hutan Adat, dan konflik di dalam Kawasan Perhutanan Sosial).

Sulitnya mekanisme dan akses politik dalam mendorong hak atas tanah yang didapat oleh masyarakat menyebabkan minimnya redistribusi tanah yang transparan, adil, dan demokratis dalam skema mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadikan kebijakakan ini syarat akan kepentingan negoisasi politik dan tidak lepas dari belenggu permainan mafia tanah yang ada di Sumatera Utara.

Gubernur harusnya menjadikan kebijakan tersebut sebagai resolusi dari banyaknya konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan di Sumatera Utara, bukan hanya mengedepankan kepentingan investasi di Kawasan hutan yang jelas berdampak pada deforestase hutan, bencana ekologis, serta perampasan ruang yang di hadapkan oleh Masyarakat.

Pantai timur Sumatera Utara terbentang sepanjang kurang lebih 314 km, dengan total luas mencapai 47.499 Ha meliputi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi (KH SUMUT, SK 8088 Tahun 2018). Luas kawasan Hutan Lindung dan Konservasi sepanjang garis Pantai Timur Sumatera Utara dalam Sk 44 Tahun 2004 seluas 60.064 hektare.

Jika membandingkan KH Sumut dalam SK 44 Tahun 2004 dengan KH Sumut SK 8088 Tahun 2018 terdapat penurunan kawasan Lindung seluas 12.565 hektare. Dari total 12.565 hektare tersebut, seluruhnya diturunkan status kawasannya menjadi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Sumatera Utara, Provinsi dengan garis pantai sekitar 1300 KM. Sumber daya laut menjadi salah satu sumber kehidupan bagi 20 % masyarakat di Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2013-2014, Dinas Perikanan dan kelautan Sumut mencatat total jumlah nelayan ikan tangkap sebanyak 250.000 orang.

Jumlah ini juga termasuk nelayan tangkap tidak hanya di laut, tetapi juga di perairan umum seperti sungai, dan waduk. Namun, hingga 2016, jumlah nelayan telah menurun menjadi 194.870 orang.

Dengan garis pantai tersebut, sebagian wilayah zona pasang surut Sumatera Utara merupakan oleh ekosistem pesisir yang banyak ditumbuhi Mangrove. Luasnya mencapai 176 ribu.

Akan tetapi, kerusakan hutan mangrove mencapai 59.077 hektare atau 33 %. Hutan tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota di provinsi ini.

Besar harapan kami kepada pemimpin provinsi Sumatera Utara kedepan, baik PJ Gubernur bapak Hasanuddin maupun Gubernur terpilih pada pilgubsu mendatang dapat memperhatikan permasalahan agrarian di Sumatera Utara.

Kekayaan agraria provinsi ini seyogyanya dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara berkeadilan, tanpa melihat status ekonomi sosial serta kelompok dan golongan. Apabila hal ini dapat tercapai, insya Allah Sumatera Utara semakin juara dan terhindar dari konflik-konflik agraria yang merugikan kita semua.

Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Agraria LPM Sumut.