Mahasiswa Desak Kejatisu Periksa Kadisnaker Sumut

Medan-Bumantara: Forum Mahasiswa Peduli Bangsa mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jl AH Nasution Medan. Mereka melaporkan dugaan pungutan liar dan sejumlah kasus di Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara.

Pantauan wartawan di lokasi, puluhan massa Forum Mahasiswa Peduli Bangsa tampak berdemonstrasi di depan gedung Kejati Sumut. Sambil membentangkan spanduk, forum yang diketuai Mukhlis Ritonga itu menyampaikan sejumlah persoalan kepada korps Adhyaksa.

Mukhlis Ritonga menguraikan adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum yang ada di Disnaker Sumut terkait pengurusan Surat Keterangan Layak Oprasi Alat-alat bermesin di perusahaan yang ada di Sumut..

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan pesawat angkut terhadap laporan pemeriksaan dan pengujian berkala yang dilakukan oleh Ahli K3 tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

“Seharusnya sebelum surat keterangan dikeluarkan oleh Disnaker harus dilakukan pengujian terlibih dahulu oleh PJK3, tetapi realita di lapangan pihak PJK3 diduda tidak melakukan pengujian sebagaimana mestinya dan diduga Disnaker tidak melakukan pengawasan sesuai dengan SOP,” kata Mukhlis.

Pihaknya mengungkap ada salah satu perusahan dalam pengurusan izin tersebut dikenakan biaya Rp1 juta sampai dengan Rp4 juta tergantung jenis alat yang ada untuk satu surat keterangan izin layak operasi (1 alat mesin).

Tak cuma itu, untuk perpanjangan surat izin setelah satu tahun (berkala), seharusnya PJK3 melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum surat izin dikeluarkan oleh Disnaker Sumut.

Ternyata realita di lapangan PJK3 diduga tidak melakukan pengujian.

“Kami menilai Disnaker Sumut juga tidak melakukan pengawasan yang optimal. Dan informasi dari salah satu perusahaan bahwa dalam pengurusan perpanjangan izin berkala, perusahan kembali dikenakan biaya Rp750.000 sampai Rp2.000.000 untuk satu surat izin perpanjangan (berkala),” urai Mukhlis.

Untuk pengurusan izin, Oknum UPT Pengawasan Ketenagakerjaan WIL IV Kabuoatr Labuhanbatu diduga telah mengarahkan kepada perusahaan yang ingin melakukan pengurusan izin agar menggunakan jasa PJK3 yang telah ditunjuk.

“Kami duga ada indikasi persekongkolan antara Dinas Tenagakerja/KUPT 4 dengan PJK3,” ungkap Mukhlis.

Untuk itu pihaknya mendesak Kejatisu melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap dugaan pungli dimaksud.

“Kami juga meminta Kejatisu untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Disnaker Sumut,” tegas Mukhlis.

Mukhlis juga mendesak Kejatisu memeriksa seluruh Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Utara.

“Bukan tidak mungkin ada oknum nakal lain seperti UPT Pengawasan Ketenagakerjaan WIL IV Kabupaten Labuhanbatu,” tukas Mukhlis.

Sementara itu Bagian UPT Labuhanbatu Nova Nadeak saat dikonfirmasi via pesan jejaring, belum merespon selama 1 x 24 jam. Bum-Yan